Home / Mata Jambi / Ada 13 ASN Pemprov Jambi yang Terlibat Kasus Korupsi, Husairi: Pemecatan Harus Ada Inkracht dari Pengadilan

Ada 13 ASN Pemprov Jambi yang Terlibat Kasus Korupsi, Husairi: Pemecatan Harus Ada Inkracht dari Pengadilan

Husairi, Kepala Dinas BKD Provinsi Jambi. 

 

Jambi, halojambi.id – Secara nasional jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dan belum diberhentikan, jumlahnya mencapai sekitar 2.357 orang, sedangkan untuk lingkup Provinsi Jambi jumlahnya 44 orang, terdiri dari 15 ASN Pemprov Jambi dan 29 ASN pemerintah kabupaten/kota.

Namun dilihat dari data terbaru Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi hanya mencatatkan sebanyak 13 ASN Pemprov Jambi yang terlibat dengan kasus korupsi dan sebagian diantaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

“BKD Provinsi Jambi mencatatkan data baru dan saat ini terdapat 13 orang yang terlibat kasus korupsi,” ujar Husairi, Kepala Dinas BKD Provinsi Jambi.

Diantara 13 orang tersebut yang terlibat kasus korupsi, kata Husairi termasuk tiga mantan pejabat pemprov Jambi yang telah menjadi terapidana kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi, yaitu mantan Sekda Provinsi Erwan Malik, mantan Asisten III Saifudin dan mantan Plt Kepala Dinas PU Arfan.

Untuk ASN yang terlibat kasus korupsi dan kasusnya sedang bergulir di pengadilan, maka ASN yang bersangkutan diberhentikan sementara dan hanya berhak mendapatkan 50 persen gaji. Namun jika nantinya putusan hakim telah keluar dan inkracht memutuskan yang bersangkutan tidak bersalah, maka gaji yang bersangkutan akan dikembalikan seperti jumlah semula, sedangkan jika diputus bersalah, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat.

Dijelaskan Husairi, untuk pelanggaran seperti tindakan korupsi itu merupakan sanksi terberat untuk para ASN yaitu berupa pemecatan secara tidak hormat.

Mengenai pemberhentian ASN nantinya, dikatakan Husairi akan dilakukan oleh Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) seperti di lingkup Pemprov Jambi yaitu PLT Gubernur.

“dasar pemberhentian ASN harus ada nomor SK Inkracht nya dari Pengadilan dan ini yang kami sedang kejar,” pungkasnya. (uya)

About Halo Jambi

Baca Juga

Kapolda Jambi Pantau Debit Air Sungai Batanghari

Jambi, halojambi.id –  Mengingat Kondisi saat ini masuk dalam musim penghujan, Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen …