Home / Mata Jambi / Halo Barat / Ada Prosedur Untuk Penarikan Kendaraan Dinas

Ada Prosedur Untuk Penarikan Kendaraan Dinas

SAROLANGUN, Halojambi.id – Dalam Mengenai persoalan aset-aset daerah seperti kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang selama ini sangat menjadi hangat dibicarakan masyarakat dikarenakan banyak sekali yang berkeliaran karena bukan pada pemiliknya, sehingga sangat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penggelapan aset-aset mobil dinas Pemerintah.

Apalagi sekarang sudah sangat banyak diketahui adanya mobil dinas yang menggunakan plat merah dirubah menjadi plat hitam dan bahkan ada yang diduga menjadi hak milik oleh oknum Pejabat.

Mengenai hal tersebut, Kasat Pol PP Sarolangun, Riduan didampingi Kabid Perundang-undangan Dedi Agrawan Putra angkat bicara Soal penertiban aset kendaraan dinas tersebut.

Ia menjelaskan untuk penarikan kendaraan dinas ini tidak bisa dilakukan dengan serta merta harus ada prosedur yang mesti dilakukan oleh Pihaknya bersama instansi terkait, khususnya Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun.

“Terkait Untuk permasalahan Kendaraan dinas yang masih dipegang oleh oknum ASN yang tidak menjabat lagi ,bahwa ada prosedur penarikan kendaraan yang musti dilalui,” katanya saat ditemui diruang kerja, Rabu (12/9).

Riduan mengatakan bahwa sebelum dilakukan penarikan kendaraan dinas secara paksa, hal pertama yang harus dilakukan adalah SKPD terkait harus menyurati terlebih dahulu kepada oknum ASN yang dimaksud.

“apabila sampai batas waktu yang ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan, Oknum ASN tersebut masih belum mengembalikan aset tersebut, maka Kepala SKPD selaku pengguna barang dapat melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang Pemerintah Daerah, selanjutnya Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Bidang Aset selaku pembantu pengelola Barang akan menyurati oknum ASN yang dimaksud, “ungkapnya.

Ia menyampaikan apabila sampai batas yang ditetapkan masih tidak dikembalikan maka Sekda akan memerintahkan Bidang Aset BPKAD dibantu oleh SATPOL PP untuk melakukan upaya paksa untuk menarik kendaraan dimaksud.

Terkait kendaraan Dinas yang ada di Dinas Kesehatan, adanya salah satu oknum ASN yang belum mengembalikan kendaraan dinas oleh pejabat lama yang sudah tidak menjabat lagi di Dinas tersebut, kata Riduan, pihaknya belum menerima surat perintah dari Sekretaris Daerah.

“Sampai saat ini mulai kami dilantik 13 juli yang lalu sampai sekarang, kami belum menerima surat perintah dari Sekda, namun kami akan mengecek lagi dikantor apakah ada surat  perintah  yg masuk sebelum masa jabatan kami di sini,” katanya.

Ia juga mengharapkan kedepan kepada seluruh pejabat yang sudah tidak menjabat lagi, apabila masih memegang kendaraan dinas agar segera mengembalikan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang dalam hal ini Kepala SKPD.

“Ketika kita memegang jabatan, kemudian ada fasilitas kendaraan, maka kita harus bersyukur. Tapi, setelah kita tidak menjabat lagi di jabatan tersebut, maka aset itu harus dikembalikan, sesuai aturannya, agar pengelolaan aset daerah memang berjalan dengan baik,”jelasnya. (ES81)

About Halo Jambi

Baca Juga

Masyarakat Desa Bernai Sarolangun Gruduk Lahan Perkebunan Tanpa Identitas

SAROLANGUN, Halojambi.id – Ratusan masyarakat geruduk lahan perkebunan sawit dan mempertanyakan keberadaan lahan perkebunan yang …