TANJAB BARAT,Halojambi.id — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat. Setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Senin (07/09/2026), di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta Plh. Inspektur Daerah beserta jajaran. Workshop diikuti sekitar 58 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Kepala perangkat daerah, menurutnya, tidak hanya berperan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pengendalian berjalan dengan baik di unit kerja masing-masing. “Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Bupati menekankan tiga hal kepada seluruh perangkat daerah, yakni memahami regulasi secara dinamis, memperkuat pengendalian intern dan budaya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, serta meningkatkan realisasi anggaran yang berkualitas.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran harus tetap diikuti kualitas output dan kepatuhan administratif. Pencairan anggaran juga perlu dikelola secara proporsional agar tidak menumpuk pada akhir tahun. Bupati juga meminta kualitas perencanaan terus diperkuat. Setiap program harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas dan terukur, selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. Program yang memiliki irisan antarpperangkat daerah perlu ditajamkan agar penggunaan anggaran dan sumber daya lebih efektif.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., menyampaikan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, meskipun jumlah permasalahan telah jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi efektivitas, masih ditemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan, indikator kinerja, serta pemanfaatan capaian tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan. Dari sisi efisiensi, masih terdapat komponen belanja yang belum sepenuhnya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan. Zulherizal menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Output harus mampu menghasilkan outcome dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Muhammad Yunus, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa workshop bertujuan memperkuat pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan juga diarahkan untuk mendorong tata kelola APBD yang bersih, transparan, dan akuntabel, memperkuat pengawasan internal serta mitigasi risiko, sekaligus membahas strategi mengurai hambatan birokrasi, mempercepat proses pengadaan, dan memastikan realisasi APBD berjalan tepat waktu sesuai target.
Bupati Anwar Sadat meminta seluruh kepala perangkat daerah mengikuti workshop secara serius dan aktif serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi dengan narasumber mengenai berbagai persoalan pengelolaan keuangan di masing-masing perangkat daerah. Ia juga meminta Laporan Hasil Evaluasi BPKP menjadi bahan tindak lanjut dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaksanaan program.
“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegas Bupati.
Bupati berharap penguatan tata kelola keuangan dapat mendorong APBD dikelola secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.(red)