JAMBI - Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Hasani Hamid mengaku tidak ada menerima suap "uang ketok palu" terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

Hal itu disampaikan Hasani saat dikonfirmasi wartawan usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jambi, Rabu (13/2).

"Saya tidak menerima. Saya juga tidak tahu menahu, karena tidak ikut membahas anggaran," ujar Hasani.

Ditanyai mengenai materi pemeriksaan, Hasani mengatakan ia ditanyai soal pembahasan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018. Mantan Wakil Bupati Kerinci itu menegaskan tidak tahu ada "uang ketok palu" terkait pengesahan RAPBD tersebut.

"2017 saya baru menjabat (menggantikan Irmanto, red). 2018 saya juga tidak menerima," pungkasnya. (uya)