Jambi - Setelah menangkap tiga pelaku pengolah minyak secara ilegal atau biasa disebut Illegal Drilling. Kini, Polda Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah mengetahui identitas pemodal.

Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Thein Taberu meminta agar pemodal untuk menyerahkan diri ke polisi dalam kurun waktu paling lambat setelah Pemilu, 17 April 2019 mendatang.

"namanya sudah diketahui, kita beri waktu hingga setelah pemilu untuk menyerahkan diri," ujarnya di Mapolda Jambi, Senin, (15/4/2019).

Meskipun identitas pemodal diketahui, Direskrimsus enggan untuk menyebutkan inisial bos dari tiga pelaku tersebut.

"semua data sudah ada lengkap, kita tunggu setelah pemilu, kalau tidak kita lihat saja nanti," sebutnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemodal sendiri dalam satu sumur memperkerjakan 10 orang dengan sebagian barang bukti yang dititipkan di Mapolres Batanghari.

"Berdasarkan informasi, pemodal memperkerjakan 10 orang, kalau barang bukti di titipkan di polres" katanya.

Untuk diketahui tiga orang menjadi tersangka pengolahan minyak secara ilegal. Ketiganya yakni Rudi Efendi dan Mat Rifai warga Bayung Lincir serta Aris Rahmad warga Cempaka Putih,Kecamtan Jelutung Kota Jambi, Selasa (9/4/2019) dengan barang bukti 13.200 liter bahan bakar minyak.

Ketiga tersangka tersebut ditangkap di Jalan Lintas Tempino Muaro Bulia, Km 60 Desa Kilangan Rt 03, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari.

Selain mengamankan tiga tersangka petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa, 12 drum besi warna merah dan lima tedmon kapasitas 1.000 liter yang berisikan minyak bumi sebanyak 7.400 liter, 26 drum besi warna merah berisi BBM solar olahan sebanyak 5.200 liter, 600 liter minyak olahan sehingga total barang buktinya 13.200 liter atau 13,2 ton.

Pelaku sendiri mengolah minyak ilegal yang ada di Desa Kilangan bukan milik pribadi mereka melainkan milik pemodal yang identitasnya telah di kantongi oleh Ditreskrimsus Polda Jambi.

Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 54 dan atau pasal 53 huruf a,c dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman enam tahun penjara dan denda miliaran rupiah. (uya)