Gustin Wahyudi Bantah Tudingan Sekjen RLH Soal Tambang Ilegal

 

TANJABTIM - HALOJAMBI.ID Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Gustin Wahyudi menyebutkan, pernyataan Sekjen Lembaga Restorasi Lingkungan Hijau (RLH) Dedi Saputra sangat tendensius dan tidaklah benar.

 

Sebelumnya, Dedi Saputra lewat salah satu media online menuding bahwa Dinas LH Tanjabtim 'mandul' terkait persoalan keberadaan pertambangan galian C tanpa izin di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung. “Kita melihat persoalan Galian C jenis Tanah Urug di sabak Barat ini terus menjadi bola liar yang terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun.

 

Seharusnya Pemda Melalui dinas Lingkungan Hidup melakukan penertiban kepada pelaku-pelaku tambang ilegal, karna mereka sudah jelas tidak memiliki izin Lingkungan, itu kewenangan Pemda.

 

Jangan membangun opini seolah-olah itu urusan Provinsi, padahal soal Perizinan lingkungan tetap berada dalam kendali Dinas Lingkungan Hidup. Sampai hari ini tidak ada bukti nyata dari dinas terkait untuk melakukan penertiban,” Kata Dedi Saputra pada Rabu (31/03/21).

 

Pernyataan tersebut dibantah oleh Kadis LH Tanjabtim, Gustin Wahyudi saat memberikan keterangan pers kepada media ini diruang kerjanya, Kamis 01 Maret 2021. "Terkait persoalan penambangan tanpa izin jenis mineral bukan logam dan batuan, saya tegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim tidak pernah berpangku tangan. Sampai saat ini kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang kita miliki,"ujar Kadis LH Tanjabtim, Gustin Wahyudi, Kamis (01/04/21).

 

Gustin menjelaskan, pihak RLH harus memahami bahwa kewenangan yang ada di Kabupaten/Kota se Indonesia saat itu adalah penerbitan izin lingkungan saja, sebagai prasyaratan bagi izin usaha pertambangan itu sendiri. "Akan tetapi tentunya kita (Dinas LH Tanjabtim,red) selalu mengingatkan pihak-pihak pelaku usaha tersebut, baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kecamatan, guna melengkapi semua perizinan yang dibutuhkan. 

 

Kitajuga berkoordinasi dengan Dinas ESDM provinsi jambi dan DPMPTSP Provinsi Jambi, yang pada saat itu memiliki kewenangan mutlak dalam hal proses penerbitan perizinan dibidang pertambangan, agar mereka (para pelaku usaha) dalam berusaha tidak menyalahi aturan, dan tidak menimbulkan efek negatif yang terlalu besar bagi lingkungan tempat mereka berusaha,"jelas Gustin.

 

Ia menjalaskan, meskipun tidak memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penataan usaha pertambangan, namun Dinas LH Tanjabtim kembali mencoba menginisiasi rapat, dengan melibatkan sejumlah OPD terkait guna mencari solusi terbaik, terkait persoalan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.

 

"Karena kami memandang usaha pertambangan ilegal ini secara makro dan persoalan krusialnya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, baik itu para pekerja maupun pemilik lahan. Usaha itu (pertambangan) tidak akan pernah berjalan jika dua komponen itu (pekerja dan pemilik lahan) telah mapan secara ekonomi,"tutur Gustin.

 

"Adapun usaha-usaha yang telah kita lakukan sejauh ini terkait perlunya pelaku usaha melengkapi semua perizinan dalam melaksanakan kegiatan juga telah mulai membuahkan hasil. Terbukti dengan adanya pelaku usaha yang mengantongi izin usaha yang lengkap di Tanjab Timur,"tambahnya.

 

Terkait kewajiban pengawasan, Gustin Wahyudi memastikan bahwa instansi yang dipimpinnya telah melakukan hal tersebut. Dinas LH Tanjabtim juga mengharuskan bagi para pemegang izin lingkungan, agar dapat mempedomani dokumen pengelolaan lingkungan yang mereka miliki.

 

"Untuk usaha pertambangan yang tidak memiliki izin tentunya kita tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana layaknya, akan tetapi lebih mengedepankan upaya-upaya yang bersifat pembinaan, dalam bentuk perlunya melengkapi semua perizinan yang diperlukan,"beber Gustin.

 

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) P3KLH Dinas LH Tanjabtim, Agus pranoto menjelaskan, bahwa stetmen Sekjen RLH Tanjabtim di salah satu media online tersebut lebih mengarah kepada opini pribadi, yang patut di pertanyakan kebenarannya.

 

Agus pranoto juga menyayangkan pemberitaan salah satu media yang hanya menulis pemberitaan secara tidak berimbang, dan tidak pernah mengkonfirmasi kebenarannya kepada pihak yang diberitakan, yakni Dinas LH Tanjabtim.

 

"Saya merasa lebih lucu lagi setelah tau bahwa oknum jurnalis yang membuat berita adalah juga salah seorang anggota dari RLH itu sendiri,seakan akan pemberitaan itu dari kita dan untuk kita," Pungkas Agus Pranoto sembari tertawa. (Kms)