Oleh: Suci Martha Liany

Pengelolaan zakat pada umumnya mengacu pada petunjuk Alquran. Dalam hal ini Alquran sudah mengatur asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Mengacu pada Alquran terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Kedelapan asnaf tersebut merupakan formulasi Alquran yang harus diterapkan oleh umat Islam. 

Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan zakat, Alquran menetapkan salah satu asnaf untuk mengurus zakat, biasanya disebut amil zakat. Namun, seperti apa amil zakat, bagaimana amil zakat harus bekerja, dan siapa saja yang dapat menjadi amil zakat, tidak diatur dalam Alquran secara detail. Karena itu, setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda untuk mengaplikasikan intruksi Alquran tersebut. Di zaman nabi, sebagai amil zakat adalah baitul mâl. Di Indonesia lembaga amil zakat yang memiliki legalitas formal adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Namun demikian, kedua lembaga ini belum teraplikasi dalam masyarakat secara menyeluruh.

Berkaitan dengan hal apa saja yang wajib dizakati, Alquran juga telah mengatur dan secara detail dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Secara terperinci mayoritas ulama membagi hal-hal yang wajib dizakati antara lain: zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat peternakan, zakat rikaz, dan zakat hasil pertanian/perkebunan. Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri-dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umum nya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.1 Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari’ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan ummat dan fakir miskin serta untuk kemajuan agama dan syi’arnya

Zakat sebagai salah satu ajaran pokok Islam merupaka ajaran yang benar-benar mendatangkan rahmat bagi sekalian alam (rahmatan li al-alamin). Zakat bukan sekedar rumusan-rumusan baku maupun juklak yang dilaksanakan secara turun temuruan tanpa nilai intelektual dan nilai moral di dalamnya. Ajaran zakat merupakan ajaran yang hidup dalam pikiran dan kenyataan sehari-hari yang bergerak secara dinamis dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Dari itu, dengan tetap berpegang pada prinsip al-maslahat al-‘âmmah, adalah suatu yang sah untuk melakukan upaya rekonseptualisasi terhadap pemahaman tentang konsep zakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, sesuai tuntutan syari’ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada mustahiq. Jika diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Betapa pun, pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap kehati-hatian.

Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak negara adalah hadis Mu’adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman “Dari Ibnu Abbas, “….. diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka.” (H.R. Jamaah) . Mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi muzakki yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa. Hal senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya yang diistilahkan Allah dengan al-âmilîna alaihâ. Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kolektif kenegaraan melalui aparaturnya.

Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan asnâf tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Seterusnya dana zakat yang terhimpun dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas akan digilirkan kepada mustahik yang lain dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin dapat mandiri dalam mengelola dan membangun kehidupan ekonominya. Selain itu juga dana zakat yang diproduktifkan oleh rumah zakat dimanfaatkan untuk membangun rumah bersalin gratis. Siapa saja dari kalangan ibu-ibu yang tidak mampu diberikan hak untuk bersalin gratis.

BAZNAS (badan amil zakat nasional), yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang ditandai dengan terbentuknya UU baru No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU NO. 38 Tahun 1999, disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melaksakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (badan amil zakat nasional) yang menyelenggarakan fungsi; perencanaan pengumpulan, pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, dan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuia dengan ketentuan peraturan undangundang, dan dalam ayat (3) bahwa BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Mentri dan DPR (dewan perwakilan rakyat). Adapun program kerja BAZNAS yang sudah dapat di lihat saat ini dalam program pengembangan ekonomi umat terdiri atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan atau pembinaan usaha.

Dalam konteks kekinian pendapat Imam Nawawi di atas menyebutkan bahwa pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan konsumtif, hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu hanya kepada orang-orang fakir, miskin yang memang mampu untuk bekerja namun mereka tidak memiliki modal sebagai penunjang profesinya tersebut. Dari sini semakin nampak urgensi zakat produktif tersebut, orang-orang yang biasanya bekerja namun tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat yang menjadi kebutuhannya dalam bekerja, dapat diberikan zakat berupa modal untuk membeli peralatannya.

Sedangkan zakat konsumtif itu menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan oleh faktor usia, jika dipaksakan bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya seperti sakit atau bahkan kematian. Dalam hal ini para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja. diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memliliki dimensi nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi Kalau semua dimensi yang terkandung tersebut dapat teraktualisasi maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat bagi pembangunan umat. Dengan dasar itu, agama menetapkan amilin/lembaga atau petugas-petugas untuk mengelola zakat dengan baik. Tugas LAZ Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

 

*Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi