Jambi - Tindak lanjut kerjasama antara Prodi Kenotariatan Unand Nomor 834/UN.16.4/PP-MKn/2017 dengan Prodi Magister Kenotaraiatan Unja Nomor Nomor 139/UN21.14.11/KS/2017 tertanggal 29 Juli 2017, maka tindak lanjut kerjasama bidang pendidikan tersebut salah satu diantaranya adalah penguji tesis, yang dilaksanakan pada Kamis 30 April 2020 dengan penelitian proposal tesis mahasiswa Rifka Hayati Thamrin dengan judul Kepastian Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah atau Kepala Desa dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris.

Melalui kerjasama tersebut diharapkan antara Prodi Kenotariatan Unand dan Prodi Kenotariatan Unja saling bertukar komunikasi, informasi dan berbagai upaya terkait dengan peningkatan mutu lulusan Prodi Magister Kenotariatan di masa yang akan datang.

Prof. Dr. Elita Rahmi selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Unja mengakui bahwa dilibatkannya penguji eksternal diluar Unja yakni Dr Azmi Fendri, S.H.,M.Kn merupakan tuntutan kualitas kelembagaan dan kualitas mahasiswa, sehingga terdapat kesiapan lebih bagi mahasiswa dalam menghadapi penguji luar, karena pada era globalisasi keterbukaan lembaga dan sistim pendidikan untuk saling take and give merupakan hal yang penting dalam akreditasi lembaga maupun prodi, sehingga tidak ada alasan prodi untuk one man show dalam penyelenggaraan pendidikan di masa depan. Melibatkan penguji luar akan terus dilakukan guna sharing mutu pendidikan. 

Persoalan Surat keterangan Ahli Waris yangdi syaratkan dalam peralihan hak atas tanah, apabila subyek tanah telah meninggal dunia, memang merupakan polemik tersendiri dalam peristiwa hukum pembuatan Akta Jual beli yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena bisa jadi si penjual (tangan ke II atau tangan III dan seterusnya) hanya melakukan jual beli di bawah tangan , akibat tingginya biaya transaksi peralihan hak atas tanah, khususnya dalam pembayaran pajak BPHTP dan pajak Penghasilan, sehingga bisa jadi subyek tanah (nama di sertipikat) di jual pada orang lain ternyata si subjek tanah meninggal dunia, diperlukan keterangan ahli waris yang diusulkan ahli waris kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diteruskan ke Kelurahan serta Camat. Surat Keterangan Ahli Waris menjadi dasar dalam pembuatan Akta Jual beli (AJB) yang dikeluarkan PPAT.

Lain halnya dengan Warga keturunan, surat keterangan waris dibuat oleh Notaris, dari kedua peristiwa hukum tersebut,maka masih ditemui adanya perbedaan prosedur dalam pembuatan Surat Keterangan Waris antara Warga Negara Indonesia dengan warga Negara Keturunan, hal ini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, mengapa diperlukan pembedaan dimaksud padahal dualisme hukum telah dihapuskan oleh UUPA, di mana diketahui sebelum UUPA berlaku tahun 1960 untuk Pribumi didasari pada Hukum Adat sedangkan untuk orang Eropa dan Timur Asing berdasarkan Hukum Eropa. Melalui UUPA berhasil melakukan omnimus law melalui UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA. (*)