JAMBI - Malnutrisi atau sering disebut dengan gizi buruk masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi. Pasalnya, di 2 tahun terakhir kasus tersebut mengalami kenaikan yang dipicu oleh ketidakseimbangan asupan makanan.  

Kepala Dinkes Provinsi Jambi Samsiran halim melalui Kasi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Helfiyan Amnun mengatakan, ditahun 2017 ada 85 kasus dan 92 kasus pada tahun 2018 lalu. "Paling banyak itu terdapat di kabupaten Muaro Jambi. Yaitu 32 kasus di 2017 dan 21 kasus di 2018. Kemudian disusul Kabupaten Tebo, Sarolangun dan Merangin,"ujarnya, Selasa (26/2) kemarin. 

Dijelaskan Helfiyan, selain menderita gizi buruk, rata-rata penyakit lainnya terlebih pada tahun 2018 adalah TB Paru-paru, Pola Asuh, TB Kulit, dan Cerebral Palsy. "Untuk di Tebo itu ada cacat bawaan, Down Syndrome juga sesak nafas," sampainya.

Dia mengatakan, khususnya di kasus gizi buruk sesuai interpensi program perbaikan gizi masyarakat yang ada di Dinkes, banyak diderita oleh anak usia 0-5 tahun dengan kurangnya asupan nutrisi makanan ditambah daya tahan tubuh lemah serta terjadi infeksi antara batuk dan diare.

Sehingga, disampaikan Helfiyan, harus adanya sinergisitas semua pihak dalam penanganan kasus ini."Harusnya mengenai interpensi banyak dilakukan ditingkat bawah terlebih dahulu dengan rutin melakukan penimbangan setiap bulannya pada anak diposyandu. Selain itu pemberian ASI ekslusif sangat penting sekali sebagai bagian upaya pencegahan, disertai konsumsi makanan bernutrisi,"jelasnya.

Sedangkan untuk data yang meninggal disebabkan kasus gizi buruk, Helfiyan menyebut berjumlah 4 orang di tahun 2017 dan 6 orang di tahun 2018. Sementara untuk tahun 2019 ini, Helfiyan mengaku belum menerima laporan dari kabupaten/kota.

"Yang meninggal di 2017 ada di kabupaten Muaro Jambi itu 3 orang, lalu di Tebo 1 orang. Sedangkan 2018nya 3 orang di Tebo, kemudian Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh dan Merangin msing-masing 1 orang,"paparnya.

Menurutnya, ideal berat badan pada anak usia 1 tahun adalah minimal 8 kg. "Anak dikatakan sehat jika berat badannya normal sesuai dengan umurnya. Ini dihitung berdasarkan tabel juga rumus," katanya.

Ditanya mengenai jumlah anggaran, Helfiyan mengatakan untuk penanganan di 2018 dengan 20 kasus yang memperoleh bantuan dana APBD masing-masing kasus sebesar Rp 1.800.000 untuk 90 hari dalam bentuk makanan lokal. "Begitu juga dana APBN sebanyak Rp 1.800.000 untuk 40 hari dengan 18 kasus," tandasnya. (uya)