KUALATUNGKAL, Halojambi-Mewakili pemerintah daerah Tanjungjabung Barat, wakil bupati H. Hairan, SH mengikuti kegiatan seleksi Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022. Rabu (1/2).
Menjalani tahapan seleksi tersebut Wagub mengikuti rangkaian kegiatan dengan menjalani wawancara yang digelar oleh Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH. Sebagai Ahli Kebijakan Publik, Kepala Disnaker Provinsi Jambi Bahri, SH, MH, Dr. Ridwan sebagai Ahli Ekonomi, Syamsir Ahli Hukum, Ketua Federasi Serikat Buruh (SBSI) Roida Pane, Ketua Real Estate Jambi Ramon, dan M. Damonto Ahli Jaminan Sosial.
Pada kegiatan yang diselenggarakan di aula BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi tersebut, Wabup turut didampingi oleh Kadis Naker Dianda Putra, S. STP, M. Si, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanjab Barat Chandra dan Kabid Hubungan Industrial Zailani Parmin.
Dalam penjelasannya, Wabup menyampaikan berbagai upaya atau langkah- langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya sebagai Regulator Pada Tahun Anggaran 2022, salah satunya dengan menginisiasi dan menyusun Ranperda Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Upaya Pemkab Tanjab Barat tersebut mendapat apresiasi yang sangat baik dari Tim Seleksi, yang ditandai dengan adanya masukan-masukan positif dari hampir semua Anggota Tim Seleksi Tingkat Provinsi Jambi. Wabub pada kesempatan ini memberikan keterangannya bahwa untuk Tanjungjabung Barat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 100 persen bagi non ASN di lingkup Pemkab Tanjungjabung Barat.
" Untuk Non ASN, sampai dengan Tahun Anggaran 2023 ini kita secara keseluruhan sudah 100% ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian untuk Tenaga Guru Honorer juga sudah tercover 100% sejak Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat," jelas Wabup .
Namun Wabub mengatakan Pemkab Tanjungjabung Barat akan mengoptimalkan penyertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa di wilayah ini. "Tahun ini, kita akan mengoptimalkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Perangkat Desa, yang mana Pada Tahun 2022 lalu, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Para Perangkat Desa, sudah mencapai 77,8 %", tambahnya.
Wabup berharap kedepannya Pegawai Non ASN, dan Perangkat Desa bisa secara menyeluruh terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.(ifa)