Fadhil : Ada batasan Kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Halojambinews : Ada hal yang menarik saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 pada Kamis lalu (27/4/2023), di Ruang Kaca Kantor DPRD Batang Hari.
Dalam penyampaian rekomendasinya, DPRD kabupaten Batanghari menyingung tentang jalan raya rusak yang berada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari, dan para anggota DPRD memahami tentang tanggung jawab dan batas kewenangan Bupati Batang Hari dalam hal tersebut Hal itu tertuang di beberapa catatan terkait dengan LKPJ Bupati Batang Hari pada tahun anggaran 2022.
Menyinggung terkait jalan-jalan yang rusak tersebut DPRD meminta agar PUTR dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait jalan rusak, khususnya jalan berstatus nasional. Serta berkomunikasi dengan PUPR Provinsi menyangkut jalan Provinsi yang rusak, seperti jalan di depan Kantor Bupati Batang Hari.
"Terkait jalan nasional rusak, kami meminta Dinas PUTR proaktif dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara jalan provinsi dan kabupaten diharapkan tidak dilewati angkutan batubara," kata Anggota Komisi II DPRD kabupaten Batanghari, Aminudin.
Senada dengan itu, Bupati Batanghari Fadhil Arif juga mengatakan bahwa memang tidak semua jalan dibawah kewenangan pemerintah kabupaten Batanghari.
"Seperti didepan kantor Bupati. kewenangannya berada pada Pemerintah provinsi dan sepanjang jalan lintas merupakan jalan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, tapi kita akan selalu berupaya mendorong dan berkomunikasi untuk perbaikan kedua jalan tersebut, dan informasi tersebut perlu di ketahui oleh masyarakat sebagai upaya edukasi bahwa ada batasan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah " ucap Fadhil lugas.
Sementara itu, Ketua KNPI Batang Hari Ozy Saifirman, memberikan apresiasi terhadap harmonisnya hubungan antara DPRD Kabupaten Batang Hari dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menyikapi permasalahan kedusakan jalan ini. " Kesamaan pemahaman antara DPRD dan Pemerintah Daerah, menjadi kekuatan tersendiri untuk mengkomunikasikan permasalahan jalan tersebut ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, seperti kita ketahui Bang Fadhil sudah berupaya membangun 120 an km jalan Kabupaten yang menghubungi antar Desa, semangat perubahan ini harus kita support bersama, dan kami sebagai generasi muda akan menjadi yang terdepan mendukung program pembangunan Batang Hari Tangguh " ujar Ozi. (Fri)