JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (6/3), memberikan keterangan pers terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap Kepala Daerah di Provinsi Jambi.

Acara tersebut digelar di ruang pola, kantor Gubernur Jambi. Dihadiri Sekda Provinsi Jambi M.Dianto didampingi Karo Humas Provinsi Jambi Johansyah dan Direktur PP LHKPN KPK Syarif Hidayat. 

Syarif Hidayat menyampaikan, maksud dan tujuan klarifikasi LHKPN tersebut dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Melalui kegiatan ini, KPK mewawancarai para penyelenggara negara untuk mengetahui dan menguji tingkat kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya. Soalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegirtas," ujarnya.

Disampaikannya bahwa KPK akan melakukan hal yang sama di beberapa Provinsi. Ini menjadi program yang dilakukan tahun 2019 ini.

"Alhamdulillah Provinsi Jambi terpilih sebagai Provinsi pertama pelaksanaan LHKPN," sebutnya. 

Terpilihnya Provinsi Jambi sebagai yang pertama, Syarif menyebut bukan sekedar kebetulan namun terpilih.

"Kalau dihubungkan dengan ditangkapnya Gubernur Zumi Zola yang sudah dihukum kemarin, ada kaitannya. Karena memang kami berusaha masuk ke beberapa provinsi yang gubernurnya terkena proses di KPK," terangnya.

Ia juga mengatakan, program ini adalah kewajiban dari direktorat LHKPN, selain mengadministrasikan 330 ribu wajib lapor. Pihaknya juga memiliki kewajiban lakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan LHKPN yang telah masuk.

Untuk LHKPN tahun 2018 sampai hari ini, Syarif menyebut terus berproses. Dari tingkat kepatuhan secara nasional hingga tahun 2017 baru mencapai angka 64 persen.

"Tahun 2018 berharap angka 64 persen itu naik, jika ditargetkan pimpinan dapat naik 85 persen. Tapi realnya hingga hari ini masih dikisaran jauh dari harapan," jelasnya.

Terhitung sejak hari Senin hingga hari ini, melakukan klarifikasi terhadap 14 orang kepala daerah.

 "Dari 14 yang kami panggil itu sudah 9 yang memenuhi panggilan. Hari ini ada 5. Dimana 3 sudah dalam pemeriksaan, dan 2 lagi usai makan siang nanti," katanya.

Oleh karena itu, Syarif berharap laporan dari 14 orang kepaa daerah tersebut mudah-mudahan hasil laporannya wajar. Namun bila nanti ditemukannya hal-hal yang tidak wajar maka bisa saja kasus atau masalahnya bisa ditingkatkan.

"Ketika ketidakwajarannya patut dicurigai maka akan kami dalami melalui proses pemeriksaan di bagian penindakan," pungkasnya. (uya)