JAMBI - Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Jambi Tahun 2018. Paripurna tersebut digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (2/4/2019).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Kektua DPRD Provinsi Jambi Supardi Nurzain. Dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syahbandar, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto, anggota DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda, dan kepala OPD dilingkup pemerintahan Provinsi Jambi.
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi dalam pandangan umumnya menyampaikan berbagai masukan, saran, maupun kritikan kepada Gubernur Jambi.
Diantaranya disampaikan oleh Veronica dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan terkait tata kelola pemerintahan, meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan publik dalam segala bidang yang mana salah satunya dengan melakukan penyegaran dan pemberharuan pejabat di lingkup Pemda Jambi.
"Namun menurut pandangan fraksi kami kebijakan tersebut tidak tepat. Fraksi PDIP memandang bahwa masih rendahnya kinerja aparatur emerintah daerah, hal ini disebabkan oleh sistem penilaian kinerja aparatur belum efektif, efisien,dan konsisten," ujarnya.
"Apabila kondisi ini terjadi terus menerus, fraksi kami menilai tata kelola pemerintahan berbaiss elektronik akan menjadi sebuah keniscayaan," kata Veronica menambahkan.
Masih tentang tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik, bahwa stadar pelayanan minimal lemerintah Provinsi Jambi belum bisa dikatakan baik seperti tertuang dam LKPj Gubernur.
"Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Jambi masih berada di Zona Kuning dalam pemenuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombusman RI," paparnya.
Selanjutnya, terkait pelayanan dasar oleh OPD pengguna anggaran besar seperti Dinas PUPR, Fraksi PDIP menilai masih terjadi ketimpangan terkait pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota. Tidak sedikit alokasi pembangunan bernilai besar malah ditujukan guna membenahi kawasan perkotaan.
"Padahal banyak kabupaten masih butuh uluran tangan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan dan pemerataan ekonomi," tutur Veronica.
Kemudian, lanjutnya, pada dinas Kesehatan, masih rendahnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. "Salah satunya pelayanan rumah sakit umum Raden Mattaher Jambi masih banyak keluhan masyarakat terhadap layanan rumah sakit kepada kami," sampainya.
Veronica mengatakan sulitnya mendapatkan kamar bagi masyarakat yang memiliki fasilitas BPJS kelas 2 ataupun kelas 3, terutama masyarakat yang mampu.
"Ini merupakan salah satupengaduan masyarakat terhadap kami. Masalah lainnya adalah masih dijumpai peralatan-peralatan yang dibeli dengan harga milyaran rupiah tidak dapat berfungsi secara baik dan tidak maksimal digunakan. Sehingga banyak pasien harus dirujuk kerumah sakit lain, ini juga termasuk insfrastruktur yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah beberapa dibangun saat ini sudah mulai rusak," bebernya.
Selain itu, pada dinas Pendidikan perihal pengelolaan pendiidkan jenjang SMA/SMK kepada Provinsi masih terjadi ketimpangan pembangunan insfastruktur, peralatan,maupun jumlah guru yang berada di ibu kota kabupaten maupun di desa-desa.
"Beberapa hal yang telah disampaikan, menjadi catatan penting bagi Gubernur dan seluruh SKPD untuk terus melakukan perbaikan kinerja pemerintah dan layanan maksimal kepada masyarakat," pungkasnya. (uya)