Pengamat Kebijakan Publik Soroti Papan Proyek Tanpa Nilai Anggaran di Muaro Jambi

MUAROJAMBI- Di temukan banyak papan informasi proyek milik pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi tidak mencantumkan nilai anggaran dan Volumenya bahkan ada beberapa proyek yang tidak memasang papan informasi pengerjaan sama sekali.

Padahal tindakan ini melanggar regulasi yang mengatur proyek pemerintah. Hal ini menjadi sorotan Nasrul Yasir salah satu tokoh pengamat kebijakan publik yang ada di Jambi.

"Ini tidak hanya melanggar peraturan presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tapi juga melanggar Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," Kata Nasrul Yasir.

Menurut Nasrul, tanpa papan informasi proyek sama saja sudah mengabaikan amanat undang-undang serta peraturan Presiden. Karena papan nama proyek berisi tentang informasi proyek yang sedang dikerjakan, selain nama kontraktor, anggaran, Volume juga jangka waktu pengerjaan.

"Tujuan dipasangnya papan nama proyek untuk menunjukkan keterbukaan atau transparansi dan ini sudah harus di mulai sejak saat tender atau lelang proyek di lakukan." Ujar Nasrul .

"Pemkab Muaro Jambi lewat dinas PUPR harus bisa menegur pelaksana proyek, kalau masih bandel agar melaporkan ke penegak hukum." Kata Nasrul .

Berbeda dengan Kepala Perwakilan ombudsman provinsi Jambi Jafar Ahmad ketika di minta tanggapannya melalui pesan WA terkesan enggan untuk menanggapi mengenai hal ini "Bisa di sampaikan ke LPSE atau inspektorat setempat." Balas Ahmad Ja'far singkat.

Sementara Kadis PUPR kabupaten Muaro Jambi Yultasmi saat di hubungi Via ponselnya juga tidak menyampaikan banyak hal "Terimakasih atas Informasinya, segera kami Konfirmasi, koordinasikan dan Telaah dulu dengan Tim Bina Marga. Untuk ini saya belum bisa jawab sekarang," kata Yultasmi .(Jan)