Jambi - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi varial Adhi Putra membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bidang Perhubungan tingkat Provinsi Jambi tahun 2021 di Grand Hotel, Kota Jambi. Kamis (16/9/2021). 

Dalam sambutannya, Varial mengatakan Tahun ini merupakan tahun kedua  berada dalam masa pandemi  Covid-19. Sama-sama  tahu bahwa wabah Covid-19 ini telah menjadikan kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan berdampak sangat besar terhadap roda perekonomian secara global dan nasional. 

Dampak yang sangat terasa tidak terkecuali kita rasakan dari sektor transportasi yang menjadi tugas kita Perhubungan, dimana selama masa pandemi ini,  semua pelayanan jasa transportasi baik di darat, laut dan udara mengalami kontraksi yang sangat tinggi dan bahkan hampir mengalami kondisi mati suri. 

"Banyak perusahaan-perusahaan angkutan yang mengalami krisis modal bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan karena cash flow yang tidak berjalan. Pembatasan dan pelarangan mobilitas sebagai alasan untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19  telah memunculkan aturan-aturan baru yang mengatur perjalanan orang/barang/jasa dengan tujuan agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan," ujarnya. 

Ia menyampaikan di tengah-tengah wabah Covid-19 ini juga, telah terbit dan berjalan aturan baru yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebagai turunan dari Omnibus Law ini, di sektor tansportrasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 30, 31, 32 dan 33 Tahun 2021 yang semua ini mengatur tetang kemudahan berusaha di sektor transportasi serta penyelenggaraan pelayanan transportasi baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian. 

Untuk menyesuaikan dengan tujuan dari diterbitkannya UU Omnibus law tersebut. Kedua, dengan terbitnya UU Omnibus law atau UU Cipta Kerja ini, aturan-aturan yang berada di bawah termasuk diantaranya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati dan sebagainya harus segera kita sesuaikan dan selaraskan sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lain. Menjadi tugas kita di Dinas Perhubungan untuk segera melakukan mitigasi dan inventarisasi terkait hal tersebut.

Ia menjelaskan rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Tahun ini, sengaja diselenggarakan bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021, karena dirinya menganggap bahwa ini lah momen yang tepat bagi  insan perhubungan untuk saling bersilaturahim sekaligus  berintrospeksi diri terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita, serta bagaimana kita dapat saling bersinergi dalam menyikapi permasalahan dan tantangan sktor perhubungan yang kita hadapi ke depan, terutama dengan timbulnya Kebiasaan Baru di Sektor Transportasi.   

"Sebagaimana Tema Hari Perhubungan Nasional Tahun 2021 “Bergerak Harmonikan Indonesia”, tema ini menjadi penting bagi kita karena Transportasi sebagai urat nadi perekonomian harus mampu menjadikan semua keberagaman, perbedaan dan kesenjangan menjadi satu kesatuan yang selaras, sinergi, terpadu dan terintegrasi dalam keharmonisan tujuan dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya. 

Dengan semangat Harhubnas, Varial mengajak kita semua terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan perhubungan untuk menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi. Kita harus mampu mengubah diri mulai dari pola pikir, pola kerja, pola organisasi, melakukan reformasi digital seiring dengan penerapan industri 4.0 serta menciptakan etos kerja baru dan beradaptasi dengan kebiasaan kenormalan baru yang terjadi saat ini. 

Ia menambahkan dengan terpilihnya Gubernur baru Provinsi Jambi, telah disusun juga RPJMD baru sebagai pedoman untuk menwujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk itu, sektor transportasi sebagai pendorong, penggerak dan penunjang sektor lain harus mampu mengambil peran dan fungsi dengan baik sehingga kelancaran, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi dapat terwujud yang bermuara pada peningkatan perekonomian daerah dan nasional. 

Transportasi menjadi bagian dari misi Gubernur dalam rangka meningkatkan konektivitas jaringan pelayanan transportasi, sehingga transportasi di Provinsi Jambi ini dapat menghubungkan pusat-pusat produksi, pusat-pusat kegiatan dengan pusat-pusat distribusi mulai dari hulu sampai ke hilir dengan baik dan sehat. Semua sub sistem dapat saling bersinergi, berintegrasi dan terpadu berjalan selaras dan harmoni antar daerah, antara daerah dengan pusat dan antar sektor. 

"Kondisi saat ini jangan menjadikan kita untuk menyerah justru kami berharap melalui momen ini menjadikan kita insan perhubungan yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stake holder  lainnya dapat saling bergerak serta berkolaborasi dengan baik, mari kita tinggalkan ego institusi/ego sektoral agar kita mampu membawa perubahan lebih baik di sektor transportasi dengan berinovasi ditengah-tengah perubahan dan disrupsi yang terjadi, sehingga pelayanan tansportasi dapat kita jalankan dengan lebih baik.  Kita satukan langkah, kita padukan dan sinergikan kepentingan pusat dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," tandasnya. 

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2021 kali ini diikuti oleh para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Kepala KSOP Talang Duku, Kepala KSOP Muara Sabak, Kepala KSOP Kuala Tungkal, Kepala UPP Kelas III Nipah Panjang dan Kepala UPP Kelas III Mendahara.

Sebagai Narasumber dalam rapat kali ini berasal dari:

1.Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan yang InsyaAllah akan dihadiri oleh Bapak Kepala Biro Perencanaan melalui Zoom, dengan topik “Sinkronisasi dan Harmonisasi Implementasi UU Omnibus Law beserta turunannya di Sektor Transportasi untuk mewujdukan program dan kebijakan pembangunan tansportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”

2.BPTD Provinsi Jambi, dengan topik “Sinkronisasi pembangunan transportasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program pembangunan transportasi di Provinsi Jambi.

3.Bappeda Provinsi Jambi, dengan topik “Sinkronisasi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengembangan sektor tranportasi untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2021-2026. (*)