Oleh: Nopyandri

Ada beberapa sistem hukum yang berlaku dan dianut Negara-negara di dunia, yaitu antara lain sistem hukum civil law, sistem hukum common law, sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis. Dalam kajian comparatif law (perbandingan hukum), sistem-sistem hukum tersebut acapkali diperbandingan terutama dalam pembahasan suatu masalah atau isu hukum.

Tulisan ini, dalam tahap awal mencoba untuk mengenal lebih lebih dekat mengenai sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Harapannya adalah setelah mengenai dan memahami apa itu sistem hukum civil law dan sistem hukum common law, maka tentu akan lebih mudah untuk melihat perbandingan antara kedua sistem hukum ini.

Sistem Civil Law

Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Eropa Kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental.

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga Sistem Kontinental. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan.

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum eropa kontinental atau sistem civil law ialah hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena diwujuidkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematika di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinisip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2014) menegaskan bahwa dalam sistem Civil Law, tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum Hakim hanya berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin res ajukata).

Mengenai kodifikasi, Peter de Cruz (2010) menyatakan “bahwa penting untuk mendudukkan makna code. Sebab, kata code tidak saja dapat dimaknai terbatas dalam konteks sistem civil law, yaitu mengenai kodifikasi saja, akan tetapi code juga dipergunakan dalam yurisdiksi common law”. Dalam sistem civil law, “code” (undang-undang) adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, konprehensif dan sistematis, yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang tersusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. “Oleh sebab itu, peraturan civil law dianggap sumber hukum utama, dimana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinat, dan dalam masalah tertentu sering kali menjadi satu-satunya sumber hukum.

Karakteristik kedua pada sistem civil law tidak dapat dilepaskan dari “ajaran pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis”. Caslav Pejovic menyatakan “bahwa sistem civil law didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan, dimana legislator mempunyai peran yang sangat penting dalam menetapkan undang-undang”.

Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum civil law adalah sistem peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Mengenai sistem peradilan ini, Caslav Pejovic menyatakan bahwa tugas utama pengadilan adalah untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang terkandung dalam mkode, atau penerapan undang-undang disesuaikan dengan fakta-faktanya. Namun, ketika kasus tertentu tidak diatur dalam undang-undang, maka pengadilan harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip umum untuk mengisi kekosongan hukum.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut sistem civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis.

Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden (Keppres) kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap.

Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut sistem civil law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan.

Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum.

Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem civil law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik, dengan demikian aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dala, Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.

Sistem Common Law

James G. Apple dan Robbert P. Deyling dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2014) mengemukakan karakter sistem hukum common law, antara lain:

1. Common law tidak dipengaruhi oleh the Corpus Juris Civilis;

2. Common law memiliki undang-undang di daerah-daerah;

3. Mengenal hukum equality;

4. Sumber hukum utamanya adalah preseden;

5. Metode berfikirnya induktif;

6. Sistem pengadilannya terintegrasi;

7. Hakim sebagai pengelola pengadilan;

8. Hakimnya mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan preseden;

9. Hakim dipilih sebagai bagian dari proses politik; dan

10. Penelitian hukum dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti program pascasarjana;

Mengenai karakter atau ciri-ciri sistem hukum common law ini, Peter de Cruz juga mengemukakan pendapatnya. Menurut Peter de Cruz, ciri-ciri common law meliputi:

1. Sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis;

2. Sebuah doktrin preseden yang hierarkis;

3. Sumber-sumber hukumnya, meliputi undang-undang dan perkara;

4. Memiliki institusi-institusi yang khas seperti trust (hak pengelolaan), hukum kesalahan, estoppel, dan agensi keagenan;

5. Gaya hukum khusus yang pragmatis dan mengandalkan penciptaan (improvisasi);

6. Memiliki katagori-katagori hukum, seperti, kontrak dan kesalahan sebagai kumpulan hukum yang tersendiri dan juga dua kumpulan hukum yang utama, yaitu common law dan equality, yang meskipun demikian dapat dikelola oleh pengadilan yang sama;

7. Tak ada pembedaan hukum privat/publik secara struktural atau substantif seperti yang terdapat di dalam sistem-sistem hukum civil law.

Menurut Peter de Cruz, common law tidak sama dan harus dibedakan dengan dari hukum internasional, yang diaplikasikan antar negara, serta hukum agama Kristen atau eklesiastis. Meskipun common law tidak diambil dari hukum Romawi, dalam berbagai hal, ia nyatanya lebih dekat dengan hukum Romawi kuno, dalam beberapa konten yurisprudensialnya dan praktik-praktik pengacaraannya, dibandingkan dengan sistem civil law modern.

Tradisi common law yang biasanya diidentifikasikan dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan, sumber hukum Inggris tidak hanya meliputi hukum kasus saja, yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang diambil dari putusan pengadilan yang diatur oleh doktrin preseden (stare decisis), tetapi juga undang-undang yang mengandung peraturan hukum melalui penegakan oleh legislatif. Belakangan ini, di Inggris, legislasi bukan hanya telah menjadi sumber hukum otoritatif, tetapi terkadang juga menjadi sumber hukum primer ketika tidak ada kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Simpulan

Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang. Prinisip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Sistem common law merupakan sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis. Tradisi common law yang biasanya diidentifikasikan dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan.

Note:

Nopyandri, adalah mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jambi

Artikel ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum, dalam bimbingan Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum.